Kredibell.com (Tulang Bawang) – Situasi dan Kondisi dikabupaten Tulang Bawang semakin memanas mengingat dalam kurun waktu 1 Minggu telah terjadi 2 kali unjuk rasa dengan 2 kelompok yang berbeda.
Tepatnya hari Senin tgl 15/9 yang lalu ratusan wartawan tulang bawang yang mengatasnamakan FWTB )Forum Wartawan Tulang Bawang Bersatu) melakukan aksi damai menuntut Bupati Tulang Bawang mencopot Kadis Kominfo yang tertuang dalam 5 tuntutan.
Sementara pada hari ini kembali terjadi aksi damai yang di gerakkan oleh Andika Fortuba menuntut transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap gagal mengelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis pertalite dan solar. Kamis (18/09/2025
Gelombang demonstrasi di Kabupaten Tulangbawang kian membara. Sudah dua pekan berturut-turut, masyarakat turun ke jalan menuntut transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap gagal mengelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis pertalite dan solar. Kamis (18/09/2025)
Kini, sorotan publik beralih tajam kepada BUMD yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam orasinya, Andika Fortuba, salah satu orator aksi, menegaskan desakan masyarakat:
“Turunkan direktur BUMD dan kembalikan normalisasi Pertamina yang dikelola BUMD. Sebab semakin lama dibiarkan, semakin ngelunjak,” serunya lantang.
Andika juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan tuntutan massa. Jika aspirasi tidak ditindaklanjuti, ia menegaskan, aksi akan semakin besar.
“Bila aksi kami tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi yang lebih besar. Jangan sampai situasi ini memanas seperti demo di Kabupaten Pati,” tegasnya.
Sementara itu, Nurhedi, dengan bahasa Lampung, melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Enow Agou Metei Ngakuk duit Lemow puluh gibew,” ujarnya—yang berarti “ini mau kamu orang ambil uang lima puluh ribu”—dengan nada penuh kekecewaan.
Kekecewaan juga diarahkan langsung kepada Bupati Tulangbawang. Para demonstran menilai kepala daerah enggan turun menemui masyarakat.
“Bupati tidak pro rakyat. Bupati banci, tidak mau menemui masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi,” teriak massa dengan penuh amarah.
Gelombang perlawanan warga Tulangbawang ini menjadi penanda krisis kepercayaan terhadap tata kelola BUMD. Publik menuntut bukan hanya perbaikan distribusi BBM, melainkan juga kepemimpinan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. (Win)
